Informasi
News
SURABAYA - Bank Andara memproyeksikan kenaikan pembiayaan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi di Jawa dan Bali hingga 100% lebih, atau mencapai Rp 270 miliar dari posisi saat ini Rp 130 miliar.
Business Development Director Bank Andara Don Johnston mengatakan masih ada 30 juta hingga 50 juta orang di Indonesia, yang belum dapat dilayani atau mengakses perbankan secara langsung.
Itu sebabnya, bank hasil akuisisi Bank Sri Partha ini, menggandeng sebanyak-banyaknya BPR yang selama ini telah menggarap sektor pembiayaan usaha mikro di daerah.
Sampai akhir 2010, bank yang dimiliki sejumlah organisasi nirlaba asing ini, siap mengalokasikan dana pinjaman kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya BPR dan Koperasi sebesar RP 270 miliar.
Posisi itu mengalami pertumbuhan signifikan, di atas 100% dari outstanding saat ini yang tercatat Rp 130 miliar.
“Selama setahun beroperasi, 250 lembaga keuangan mikro di Jakarta, Jawa Barat dan Bali telah bermitra dengan Andara, sebagian besar merupakan BPR,” ujar Don di sela-sela pertemuan dengan sejumlah BPR, kemarin.
Dia berharap dengan ekspansi ke Jawa Timur, jumlah BPR tersebut akan bertambah.
“Prediksi kami jumlah BPR dan koperasi yang memanfaatkan pinjaman Andara, maupun yang menempatkan dananya di bank itu bisa mencapai 400 unit.”
Peluang dibuka luas
Menurut dia, proyeksi tersebut realistis mengingat dari hasil survei sebuah lembaga independen, hampir seluruh BPR di Jatim, yang berjumlah 363 unit, relatif sehat.
Selain itu, banyak yang fokus pada penyaluran kredit bagi penduduk miskin dan kaum perempuan.
Untuk memacu partisipasi BPR, Bank Andara memilih tidak terjun sendiri membidik sektor ritel di tingkat usaha mikro tersebut.
Bahkan bank berkantor pusat di Denpasar ini berjanji akan memberikan besaran suku bunga khusus bagi BPR, yang konsisten menggarap usaha mikro di kalangan penduduk miskin atau kaum perempuan.
Secara umum bank tersebut menawarkan suku bunga pinjaman antara 13,5% hingga 15%.
Akan tetapi semua itu tergantung pada peringkat dan kinerja dari BPR bersangkutan.
“Tidak semua BPR membutuhkan kredit, bahkan dari 250 BPR hanya 160 BPR yang telah meminta kredit dengan besaran rata-rata di atas Rp 500 miliar per bank dengan tenor tiga tahun,” papar Don.
Pada kesempatan yang sama Ketua Perbarindo Jatim FX Sugeng Notodihardjo mengatakan peluang kerjasama atau dikenal dengan linked program antara BPR dengan bank umum potensial untuk pengembangan sektor usaha mikro di daerah.
Namun, Sugeng mengingatkan agar bank yang memberikan pinjaman kepada BPR, tidak menawarkan suku bunga terlalu tinggi.
Dia membenarkan penyaluran kredit untuk usaha mikro menyedot biaya operasional lebih besar, misalnya berhubungan dengan minimnya akses ke lokasi.
Karena itu, penawaran suku bunga lebih rendah akan mendorong BPR memberikan suku bunga rendah pula kepada nasabah.
“Bila rata-rata suku bunga dari bank umum 12%, saya harap kepada BPR misalnya 10% hingga 11%,” tuturnya.
(Mengutip dari Bisnis Indonesia, Rabu 7 Juli 2010)



